Panglima TNI Ditanya Komitmennya Tolak Perintah Presiden Jokowi jika Langgar Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Utut Adianto menanyakan komitmen Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bagi menolak jika mendapatkan perintah yang melawan hukum dari Kepala Negara sebagai atasannya.

Hal ini disampaikannya untuk mengingatkan Yudo agar menjaga netralitas prajurit TNI pada Pemilu 2024.

Mulanya, Ketua Fraksi PDI-P DPR ini menyebut Panglima memiliki PembRestriksi yaitu Presiden sebagai Panglima tertinggi.

"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai Panglima tertinggi bilang A, sanggup DitDitelan bulat-bulat Bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum?" kata Utut kepada Panglima TNI dalam Kedap Kerja (Raker) Komisi I DPR membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilu 2024, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: Siap Amankan Pemilu 2024, Panglima TNI Kerahkan 446.516 Personel buat Seluruh Wilayah RI

Tak hanya itu, Utut mengatakan pertanyaan itu kepada calon panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.

Agus yang digadang bakal menggantikan Yudo diminta juga menolak jika Kepala Negara memerintahkannya melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun, Utut tak menyebut spesifik apa perbuatan melawan Grasi itu.

"Bapak (Agus Subiyanto) juga harus latihan, Bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi. (Sebab) hari ini bukan hari-hari Norma, banyak anomali politik," ucap Wasekjen DPP PDI-P ini.

Bukan tanpa sebab, Utut mengingatkan hal itu karena melihat betapa sulitnya Panglima dan petinggi TNI menolak perintah presiden.

"Tentara dari kecil buat tegak lurus kepada atasan. Oleh karenanya dalam keadaannya. Kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak KSAL orang baik. Ini seluruh orang baik. Tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu, Pak," ujar dia.

Baca juga: Jenderal Dudung Siap Beri Masukan Nama Calon KSAD jika Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

Ditemui selepas pertemuan, Utut meminta pernyataannya dalam rapat tidak dipandang negatif.

Dia mengajak seluruh pihak berpikiran positif karena yang disampaikannya agar Yudo meninggalkan warisan yang baik di sisa masa jabatannya.

"Karena di Bilangan Marga itu kan politik TNI adalah politik negara. Tetapi kalau menambah diawasi, potensi (tidak netral). Jadi ini kita lihatnya baiklah. Di mana-mana juga ada pengawasan, DPR diawasi," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompascom. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

https://www.gimmehow.com/2023/06/how-to-get-home-loan-tips-for.html