Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang gugatan Restriksi usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) besok, Rabu (8/11/2023) pukul 13.30 WIB. Jadwal sidang itu sehari setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dibacakan.

Dikutip dari situs resmi MK, perkara  nomor 141/PUU-XXI/2023 ini diajukan atas nama pelapor Brahma Aryana yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukuman Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia).

"Jadwal sidang Rabu, 8 November 2023, pukul 13:30 WIB. Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum Umum," demikian keterangan di situs MK.

Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Ashiddiqqie sempat menyinggung perihal permohonan ini dalam pembacaan putusan MKMK terhadap pelanggaran etik hakim MK saat menetapkan perkara nomor 90/PUU-XXI /2023, yang memperbolehkan kepala daerah berusia di Rongga di bawah rumah 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres.

"Permohonan ini pun diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dan akan disidangkan bagi pertama kalinya dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (8/11) pukul 13.30 WIB,” katanya di Gedung MK, DKI Jakarta Pusat pada Selasa (7/11/2023).

Dia menjelaskan, dalam masalah nomor 90, pemohon berpendapat bahwa pasal Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengenai Pemilu bertentangan dengan hak konstitusionalnya. Sementara itu, pendapat ini dinilai tidak mengurangi tepat oleh pemohon perkara nomor 141 tersebut.

“Pendapat ini dinilai tidak mengurangi tepat oleh Pemohon Perkara 141, karena hak konstitusional tidak mengurangi seharusnya digunakan sebagai dasar pengujian norma, tetapi sebagai Mendasar kedudukan hukum," lanjut Jimly.

Adapun, dalam petitum gugatannya, Brahma juga memohon hanya gubernur di bawah usia 40 tahun yang bisa maju capres/cawapres, dan agar tidak berlaku untuk kepala daerah di Rongga di bawah rumah level gubernur.

Pihaknya mempersoalkan konstitusionalitas pada frasa 'yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah daerah', yang disebut tidak terdapat kepastian hukum pada tingkat Habis masa jabatan apa yang dimaksud.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

https://www.gimmehow.com/2023/06/how-to-fix-check-engine-light-tips-for.html

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Utut Adianto menanyakan komitmen Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bagi menolak jika mendapatkan perintah yang melawan hukum dari Kepala Negara sebagai atasannya.

Hal ini disampaikannya untuk mengingatkan Yudo agar menjaga netralitas prajurit TNI pada Pemilu 2024.

Mulanya, Ketua Fraksi PDI-P DPR ini menyebut Panglima memiliki PembRestriksi yaitu Presiden sebagai Panglima tertinggi.

"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai Panglima tertinggi bilang A, sanggup DitDitelan bulat-bulat Bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum?" kata Utut kepada Panglima TNI dalam Kedap Kerja (Raker) Komisi I DPR membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilu 2024, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: Siap Amankan Pemilu 2024, Panglima TNI Kerahkan 446.516 Personel buat Seluruh Wilayah RI

Tak hanya itu, Utut mengatakan pertanyaan itu kepada calon panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.

Agus yang digadang bakal menggantikan Yudo diminta juga menolak jika Kepala Negara memerintahkannya melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun, Utut tak menyebut spesifik apa perbuatan melawan Grasi itu.

"Bapak (Agus Subiyanto) juga harus latihan, Bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi. (Sebab) hari ini bukan hari-hari Norma, banyak anomali politik," ucap Wasekjen DPP PDI-P ini.

Bukan tanpa sebab, Utut mengingatkan hal itu karena melihat betapa sulitnya Panglima dan petinggi TNI menolak perintah presiden.

"Tentara dari kecil buat tegak lurus kepada atasan. Oleh karenanya dalam keadaannya. Kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak KSAL orang baik. Ini seluruh orang baik. Tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu, Pak," ujar dia.

Baca juga: Jenderal Dudung Siap Beri Masukan Nama Calon KSAD jika Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

Ditemui selepas pertemuan, Utut meminta pernyataannya dalam rapat tidak dipandang negatif.

Dia mengajak seluruh pihak berpikiran positif karena yang disampaikannya agar Yudo meninggalkan warisan yang baik di sisa masa jabatannya.

"Karena di Bilangan Marga itu kan politik TNI adalah politik negara. Tetapi kalau menambah diawasi, potensi (tidak netral). Jadi ini kita lihatnya baiklah. Di mana-mana juga ada pengawasan, DPR diawasi," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompascom. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

https://www.gimmehow.com/2023/06/how-to-get-home-loan-tips-for.html

Jakarta, CNBC Indonesia - Hari ini tepat satu bulan serangan Israel ke Green belt Gaza terjadi. Rentetan serangan Israel menyebabkan ribuan orang jadi korban, dan terus berlanjut hingga ke wilayah Tepi Barat (West Bank), bahkan melebar ke negara-negara sekitar.

Berikut update lain terkait perang yang berkecamuk di Timur Tengah tersebut, seperti dikutip oleh CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Selasa (7/11/2023).

Jumlah Korban Tewas Lebih 10 Ribu Orang

Kementerian Kesehatan Gaza menyebut cuma dalam waktu kurang dari sebulan, serangan Israel telah menewaskan Hiperbola dari 10.000 orang di Gaza dan melukai lebih dari 25.000 lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Data menyebut menyampaikan setidaknya 10.022 warga Gaza telah terbunuh, termasuk 4.104 anak-anak dan 2.641 wanita.

Sebanyak 164 warga Palestina sudah terbunuh di Tepi Barat yang diduduki sejak 7 Oktober, termasuk empat tahanan yang meninggal dalam tahanan Israel. Lebih dari 2.200 orang sudah ditahan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 89 orang yang bekerja di badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA) termasuk di JumAwang-awang korban tewas. UNRWA mengatakan lima rekannya telah terbunuh dalam 24 jam terakhir saja.

Di sisi lain, menurut Berpretensi resmi, jumlah korban tewas di Israel hampir 1.600 orang. Israel mengatakan 31 tentara telah tewas sejak mereka akan memperluas operasi darat di Gaza pada 27 Oktober.

Sementara dua lagi jurnalis Palestina menjadi korban serangan intensif pasukan Israel terhadap warga sipil di Green belt Gaza pada Selasa, sehingga jumlah total jurnalis yang terbunuh sejak 7 Oktober menjadi 49 orang.

Di saat bersamaan dilaporkan, sejumlah negara juga mulai menarik diplomat mereka.

Ketika Israel meningkatkan serangannya di Green belt Gaza, beberapa negara telah menarik kembali diplomat mereka sebagai tanggapan atas meningkatnya jumlah korban warga Palestina dan memburuknya keadaan kemanusiaan di wilayah kantong yang terkepung tersebut.

Lebih Poly Truk Bantuan Kemanusiaan Masuk Gaza

Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) sudah mengkonfirmasi menerima lebih banyak truk bantuan melalui penyeberangan Rafah per Senin (6/11/2023).

"Kemarin tim Bulan Sabit Merah Palestina menerima 93 truk bermuatan bantuan dari Bulan Sabit Merah Mesir melalui penyeberangan Rafah. Truk-truk ini membawa perbekalan penting seperti makanan, air, barang bantuan, peralatan medis, dan obat-obatan," tulis PRCS melalui postingan di X.

"Sejak 21 Oktober 2023, total penerimaan truk sebanyak 569 truk, rata-rata sekitar 33 truk per hari. Sayangnya, otoritas pendudukan Israel sejauh ini tidak mengizinkan masuknya bahan bakar."

Dalam postingan di X, juga dijelaskan sebelum 7 Oktober, 750 hingga 850 truk memasuki Gaza setiap harinya.

Amputasi Tanpa Anestesi di Gaza

Badan kesehatan PBB menyampaikan beberapa dokter di Gaza melakukan operasi, termasuk amputasi, tanpa obat bius atau anestesi.

Menyerukan pencabutan pembatasan bantuan medis, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mengatakan lebih dari 16 petugas kesehatan "tewas saat bertugas saat merawat mereka yang terluka dan sakit".

"Mereka adalah orang-orang yang menjaga sistem kesehatan tapi berjalan melalui dedikasinya, mereka telah menemukan cara untuk menjaga tingkat layanan tapi berjalan," kata Christian Lindmeier dari WHO pada konferensi pers, tampaknya dikutip Al Jazeera.

Rumah Sakit di Gaza Kehabisan Bahan Bakar

Juru bicara PRCS menyampaikan Gaza "dibiarkan sendirian" dalam menghadapi krisis kemanusiaan, di mana 16 dari 35 Kolong sakit tidak berfungsi dan lebih banyak lagi yang kehabisan bahan bakar.

"Komunitas internasional harus mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa henti di Gaza termasuk bahan bakar," kata Nebal Farsakh.

PRCS, yang mengelola Rumah Sakit al-Quds, mengatakan fasilitas tersebut tapi beroperasi meskipun ada kekurangan obat-obatan dan bahan bakar. Barbar ada bantuan yang diizinkan masuk ke bagian utara Green belt Gaza, sementara hanya sejumlah kecil bantuan yang mencapai bagian selatan.

Sejauh ini, Israel menentang masuknya bahan bakar apa pun ke Gaza, yang diperlukan buat menggerakkan generator rumah sakit serta ambulans dan truk bantuan.

"Bahan bakar berarti kehidupan sekarang. Kita tinggal beberapa jam lagi untuk menutup seluruh Kolong sakit," kata Farsakh.

Israel Bidik Panel Surya di Gaza

Serangan udara Israel kini menargetkan panel surya yang digunakan oleh Kolong sakit dan warga sipil di Jalur Gaza, menurut laporan koresponden Al Jazeera.

Setelah serangan tanggal 7 Oktober, Israel menempatkan Gaza di bawah "pengepungan total", menghalangi masuknya makanan, air, listrik dan bahan bakar. Mereka juga telah memutuskan saluran internet dan komunikasi sebanyak tiga kali dalam dua hari terakhir karena mereka terus melakukan serangan darat.

Meskipun truk bantuan yang membawa makanan dan pasokan medis sudah diizinkan memasuki Gaza, Israel telah melarang bahan bakar dibawa ke Green belt Gaza, sehingga sejumlah rumah sakit dan pusat kesehatan menambah dapat beroperasi.

Aktivis Yunani Kecam Pengiriman Senjata ke Israel

Para aktivis sayap kiri melancarkan protes di luar sebuah perusahaan manufaktur senjata di Athena, Yunani untuk mengutuk pasokan senjata ke Israel.

Sambil meneriakkan "Tidak buat mendukung negara pembunuh", para pengunjuk rasa mengecam perang Israel di Gaza di Kompatriot tersebut.

Sebagai informasi, Yunani, yang dulunya pro-Palestina, kini menjadi mapersoalan satu sekutu terdekat Israel di Eropa.

Foto: Asap mengepul setelah serangan Israel di Gaza, di tengah konflik yang melakukan berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, tampaknya yang terlihat dari Sderot di Israel selatan, 7 November 2023. (REUTERS/AMMAR AWAD) Asap mengepul setelah serangan Israel di Gaza, di tengah konflik yang melakukan berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, tampaknya yang terlihat dari Sderot di Israel selatan, 7 November 2023. (REUTERS/Ammar Awad)

Menhan Israel Sebut Agunan Kebebasan Gaza Pasca-perang

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyampaikan pada akhir perang, tentara Israel akan memiliki "kebebasan mutlak" buat bertindak di Gaza tanpa batasan operasi.

Berbicara pada sesi khusus Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, menteri pertahanan Israel menambahkan: "Sistem keamanan di bawah kepemimpinan saya terfokus pada dua hal utama: kemenangan dalam perang dan pengembalian sandera."

Gallant menyampaikan Hamas tidak akan ada sebagai "organisasi militer dan penguasa di Gaza", dan menambahkan bahwa "tidak akan ada ancaman keamanan terhadap Israel" dari Green belt Gaza.

Komentarnya muncul setelah Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara Herbi ABC News pada Senin bahwa Israel akan bertanggung jawab atas keamanan di Gaza buat "jangka waktu yang tidak terbatas".

Menteri Sayap Kanan Sebut Puluhan Ribu Warga Israel Cari Senjata

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyampaikan banyak warga Israel yang mempersenjatai diri dengan mengajukan permohonan buat membawa senjata pribadi.

"Puluhan ribu izin bersyarat dan lisensi sebenarnya buat senjata pribadi diberikan kepada warga negara yang memenuhi syarat. Kami telah membuka ratusan kelas siaga baru di semua negeri. Kami telah melakukan lusinan penyederhanaan dan perubahan dalam pengujian," katanya dalam postingan di X.

"Karena muatan yang Serebrum, saya mengimbau semua orang - bersabar. Periksa kelayakan Anda dan persenjatai diri Anda."

Bulan lalu, dia menyampaikan 4.000 senapan buatan Israel akan dibagikan pada putaran pertama distribusi kepada "tim sukarelawan" di wilayah pendudukan dan kota-kota Herbi populasi beragam. Sebanyak 6.000 senjata serupa lainnya akan menyusul.

Rusia Komentari Pernyataan Nuklir Israel

Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan pernyataan seorang menteri junior Israel yang menyatakan keterbukaan terhadap gagasan Israel sedang serangan nuklir di Gaza telah menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dikutip oleh kantor berita Kompatriot RIA Novosti, mengatakan bahwa masalah utamanya adalah Israel sepertinya mengakui bahwa mereka memiliki hulu ledak nuklir.

Jika demikian, kata Zakharova, pengawas nuklir PBB dan pengawas internasional harus turun Ironi. Israel tidak secara terbuka mengakui bahwa mereka memiliki senjata nuklir meski Federasi Ilmuwan Amerika memperkirakan Israel memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir.

Sementara Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian menyerukan DPR Keamanan PBB dan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional, untuk mengambil "tindakan segera dan tanpa henti untuk melucuti senjata rezim barbar dan apartheid ini".

Israel Mengheningkan Kreasi Peringati 7 Oktober

Masyarakat di Israel memperingati satu bulan serangan Hamas yang terjadi pada 7 Oktober lalu, yang menurut para pejabat menewaskan Berlebihan dari 1.400 orang.

Mengheningkan cipta selama satu menit dikerjakan dan acara peringatan dijadwalkan akan diadakan di Tel Aviv dan Yerusalem pada hari berikutnya.

Sejak konflik meletus pada 7 Oktober, lebih dari 10.000 orang di Gaza juga tewas dalam serangan Israel di wilayah kantong yang terkepung tersebut.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Ada Perang Israel-Hamas, Waspada Impor Migas Naik Gila-gilaan

(dce)

https://www.gimmehow.com/2023/05/how-to-stay-healthy-during-cold-and-flu.html

Jakarta

-

Ketua KPK Firli Bahuri absen dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini terkait perkara dugaan pemerasan pimpinan KPK ke Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli memilih mengikuti kegiatan roadshow antikorupsi di Aceh. Tapi kegiatan tersebut rupanya baru dimulai lusa.

"Hari ini perjalanan dan pengecekan kesiapan acara," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Idealnya, Firli seharusnya bisa menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini. Namun Firli memilih Embarkasi ke Aceh untuk mengecek langsung persiapan acara tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kegiatan yang akan dihadiri Firli itu Barbar di Kota Aceh-Balee Meuseuruya Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung tiga hari sejak Kamis (9/11) hingga Minggu (12/11).

Ali menyampaikan kegiatan Firli di Aceh tidak hanya menghadiri roadshow antikorupsi. Firli disebut melakukan rapat dengan sejumlah penegak hukum di Aceh.

"Besok (8/11) RDP Herbi Kejati dan Polda. (9/11) ceremony pembukaan roadshow. Agenda sampai tanggal 11," ujar Ali.

Dalam jadwal kegiatan Firli di Aceh yang dibagikan Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati, Ketua KPK itu akan memulai kegiatannya pada esok hari Herbi melakukan rapat bersama Kejati. Jadwal kegiatan Firli di Aceh selesai pada Sabtu (11/11) di mana dia menjadwalkan membuka kegiatan sosial kampanye bagi siswa SD-SMA di lokasi.

Firli Bahuri sedianya diperiksa hari ini di perkara dugaan pemerasan pimpinan KPK memeras SYL. Namun, pemeriksaan itu batal dilakukan.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan kegiatan Firli di Aceh bukan upaya menghindari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Tanak mengaku kegiatan itu sudah terjadwal sejak lama.

"Kami selaku pimpinan semua di sini menghormati Grasi terkait dengan pemanggilan itu hanya saja karena ada kendala itu. Jadi kendala bukan mengada-ada memang itu telah ada sebelumnya, sudah direncanakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di gedung KPK, jakarta Selatan, Senin (6/11).

Simak juga Video: Penjelasan KPK soal Firli Absen Inspeksi Dugaan Pemerasan SYL

[Gambas:Video 20detik]

(ygs/aud)

https://www.gimmehow.com/2023/06/how-to-get-loan-with-no-credit-tips-for.html

Gibran Tanggapi Pernyataan FX Rudy soal Dia Bukan Lagi Bagian dari PDIP

TEMPO.CO , Solo - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo setelah menjadi cawapres Prabowo Subianto maka dirinya bukan kader PDIP. Meskipun hingga saat ini, Gibran belum mengembalikan kartu Baku anggota (KTA) ke DPC PDIP Solo. Ia enggan berkomentar banyak. 

Gibran mempersilakan Rudy, sapaan akrab FX Hadi Rudyatmo, jika membuat pernyataan seperti itu. "Ya itu silakan dari Pak Rudy kalau sepertinya itu," ujarnya saat ditemui awak media di Balai Kota Solo, Selasa siang, 7 November 2023. 

Saat dimintai komentar lebih lanjut, Gibran tidak mengurangi lagi bersedia menjawab. Ia kemudian masuk ke ruang meeting di kantornya tersebut. 

Sebelumnya saat ditemui pada Selasa paginya, Gibran juga kembali menyangkal telah "di-Golkar-kan" atau "di-kuning-kan" sebagaimana pernyataan yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Mataram, pada Minggu, 5 November 2023 lalu. 

"Nggak, nggak ada pembicaraan sepertinya itu, nggih (ya)?" ujar Gibran. 

Adapun FX Hadi Rudyatmo pada Senin malam, 6 November 2023, mengungkapkan bahwa Gibran hingga kemarin belum mengembalikan kartu Baku anggota (KTA) kepada DPC PDIP Solo. Namun, ia menyatakan saat ini pihaknya telah tutup buku.

"Sudah tutup buku. Sudah tutup buku, karena (Gibran) telah mencalonkan (dari Koalisi Indonesia Maju) ya buku itu telah ditutup," tegas Rudy saat ditemui wartawan di kediamannya di Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Senin malam, 6 November 2023.

Iklan

Istilah ditutupi buku tersebut, dijelaskan Rudy, memiliki arti pihaknya merasa telah tidak perlu membicarakan persoalan itu lagi. Terlebih karena Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto pun telah memberikan pernyataan bahwa Gibran sudah pamit dan bukan lagi kader PDIP. 

"Sudah Penjelasan terperinci ditegaskan bahwa beliau (Gibran) sudah bukan anggota PDIP. Otomatis (Gibran keluar dari PDIP) karena pindah partai kok," ungkap dia. 

Namun saat dimintai penegasan mengenai pernyataannya bahwa Gibran pindah ke partai lain, Rudy tak bersedia menjawab. Ia meminta pertanyaan itu ditanyakan langsung ke Gibran. 

"Takono kono (tanya sana/Gibran). Ojo mung kabare (jangan hanya kabarnya). Tanya saja (ke Gibran) partainya mana," katanya lagi. 

SEPTHIA RYANTHIE 

Pilihan Editor: Gibran Sangkal Telah Di-Golkar-kan: Nggak Ada Pembicaraan Itu

https://www.gimmehow.com/2023/05/how-to-set-up-digitalocean-tips-for.html

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyampaikan, survei internal PAN justru mendapati temuan berbalik dengan apa yang diekspos oleh lembaga survei Charta Politika.

Survei internal PAN memperlihatkan elektabilitas Prabowo Subianto meningkat sejak menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Ad interim, Charta Politika mengeluarkan hasil survei yang menampilkan elektabilitas Prabowo menurun.

"Ya namanya Charta Politika, silakan saja membuat hasil survei tampaknya itu. Tetapi hasil survei internal justru berbeda dengan hasil survei Charta Politika. Setelah berpasangan dengan Gibran, elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan," ujar Viva saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Prabowo Turun Usai Gandeng Gibran

Viva lantas mempertanyakan kenapa hasil survei di setiap lembaga survei bisa berbeda-beda.

Dia curiga ada faktor non ilmiah yang membuat hasil survei tentang elektabilitas capres menjadi berbeda.

"Mengapa hasil lembaga survei berbeda-beda? Jika sebatas perbedaan karena masalah margin of error, masih bisa dimaklumi. Tetapi jika karena faktor non ilmiah, ya itu tergantung kepada kredibilitas lembaga surveinya," tuturnya.

Untuk itu, kata Viva, masyarakat akan menmemperoleh menilai apakah suatu lembaga survei itu memiliki integritas, obyektif, dan ilmiah, atau justru dimanfaatkan oleh kubu politik tertentu.

"Apa cuma menjadi tukang legitimasi politik karena menjadi konsultan politik dari kandidat tertentu," imbuh Viva.

Baca juga: Survei Charta Politika: Prabowo-Gibran Unggul Head to Head Paradoks Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpandangan, sosok bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka justru menjadi beban bagi bakal calon Grasi Prabowo Subianto.

Hal ini ia sampaikan berkaca dari elektabilitas Prabowo yang justru turun setelah mengumumkan Gibran sebagai bacawapres yang akan mendampinginya pada kpu Presiden 2024.

"Kita bisa lihat atau berspekulasi dan membuat hipotesa bahwa masuknya nama Mas Gibran sebagai cawapres malah menjadi liabilities, bukan menjadi aset," kata Yunarto dalam konferensi pers, Senin (6/11/2023).

Yunarto menuturkan, berdasarkan survei pada 13-17 Oktober 2023, elektabilitas Prabowo unggul dibandingkan Ganjar Pranowo secara head to head Herbi selisih 9,8 persen, yakni 49,4 persen berbanding 39,6 persen.

Namun, elektabilitas Prabowo justru turun menjadi 44,4 persen berdasarkan survei periode 26-31 Oktober 2023, usai Gibran diumumkan sebagai cawapres.

Dalam periode yang sama, elektabilitas Ganjar yang telah menggandeng Mahfud MD sebagai cawapresnya justru mengalami peningkatan menjadi 40,8 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Hampir Separuh Responden Asumsi Gibran Tak Layak Jadi Cawapres

Selisih elektabilitas JumAwang-awang Prabowo dan Ganjar berdasarkan survei terbaru pun menipis menjadi 3,6 persen.

"Meskipun Mas Gibran Herbi pede mengatakan, 'tenang Pak Prabowo, saya ada di sini' tapi ternyata kalau kita baca secara elektoral malah secara statistik, secara kunatitatif, malah menjadi beban buat Pak Prabowo," kata Yunarto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompascom. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

https://www.gimmehow.com/2023/06/how-to-flip-house-tips-for-making.html

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Ketua MK Anwar Usman karena dugaan pelanggaran etik profesi dianggap baik tapi masih tidak sesuai perkiraan.

"Ini langkah yang bagus tapi antiklimaks," kata praktisi Grasi sekaligus deklarator Maklumat Juanda, Todung Mulya Lubis, saat dihubungi pada Selasa (7/11/2023).

Mulya yang saat ini menjabat sebagai Deputi Sanksi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengatakan, mestinya MKMK menetapkan memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat Anwar dari PreKata depan hakim konstitusi, bukan hanya dari jabatan Ketua MK.

Sebab menurut Mulya, dari putusan itu MKMK menyatakan Anwar terbukti melanggar sejumlah kode etik dan prinsip yang semestinya dijunjung oleh seorang hakim sebagai penegak hukum.

Baca juga: Respons Putusan MKMK, MHH PP Muhammadiyah Minta Anwar Usman Mundur dari Hakim MK

Akan tetapi, meski putusan MKMK itu tidak sesuai harapan, Mulya tetapi menghormatinya.

"Ini satu langkah penting dalam menjamin proses Pengampunan hukuman dari presiden yang jujur dan adil. Mudah-mudahan ke depan kita berharap kalau MK menangani perkara-perkara Berlebihan imparsial, taat hukum, taat etika," ujar Mulya.

Sebelumnya diberitakan, MKMK membacakan putusan dugaan pelanggaran etik seluruh hakim konstitusi dalam masalah uji materi uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat Restriksi usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Putusan akhirnya adalah MKMK memberhentikan Anwar Usman dari Habis masa jabatan Ketua MK, karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi masalah itu.

Baca juga: MKMK Enggan Ungkap Modus Anwar Usman Sengaja Diintervensi soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Putusan ini dibacakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam sidang pada Selasa (7/11/2023).

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Habis masa jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat.

MKMK menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Bilangan Karsa Hutama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan.

Baca juga: MKMK: Anwar Usman Sengaja Buka Ruang Intervensi soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Dalam putusannya, MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam.

Buntut pelanggaran ini, adik ipar Kepala Negara Joko Widodo tersebut tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

“Hakim terlapor tidak mengurangi diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam masalah perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan,” tutur Jimly.

Dalam putusan itu terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) perwakilan akademisi, Bintan Saragih, menilai seharusnya Anwar dijatuhi sanksi pemberhentian tidak mengurangi dengan hormat.

Baca juga: Respons Putusan MKMK, Mahfud Kembali Merasa Bangga terhadap MK

§

"Karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengurangi ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," kata Bintan.

Dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi ini mengemuka setelah MK yang diketuai ipar Kepala Negara Joko Widodo, Anwar Usman, mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon Pengampunan hukuman dari presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin (16/10/2023) lewat putusan yang kontroversial.

Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu menmemperoleh mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Putusan ini memberi tiket bagi putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, bagi melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya 3 tahun.

Baca juga: TPN Ganjar: Putusan MKMK Afirmasi Pelanggaran Berat Hakim MK dalam Putuskan Gugatan Batas Usia Cawapres

Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu (22/10/2023) dan sudah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI, Rabu (25/10/2023).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompascom. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

https://www.gimmehow.com/2023/06/how-to-stay-hydrated-importance-and.html